INDRAMAYU, LENSA PANTURA — Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Indramayu dinilai tidak tanggap dan lambat dalam menanggapi kejanggalan terkait keberadaan puluhan unit mobil dinas yang berada di lingkungan lembaga tersebut, yang hingga kini status dan pihak yang menggunakannya tidak jelas. Ketua LSM Gapura Indramayu, Rudi Lueonadi menyoroti ketidakjelasan ini dan mempertanyakan kinerja pengelolaan aset milik daerah.
Rudi menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan dan transparan dari pihak Sekretariat DPRD Indramayu terkait keberadaan mobil dinas yang tercatat dalam laporan BPK Perwakilan Jawa Barat berjumlah 13 unit tersebut. Bahkan, siapa pihak yang saat ini membawa dan menggunakan kendaraan dinas tersebut pun tidak dapat diketahui dengan pasti.
"Setwan Indramayu terkesan tidak tanggap dalam menyikapi keberadaan mobil dinas di lingkungan Sekretariat DPRD yang tidak jelas siapa yang membawanya. Kami tanyakan, tidak ada jawaban yang tegas. Padahal itu aset negara, milik rakyat, yang harus dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya," tegas Rudi, Kamis 27 Agustus 2026.
Menurut Rudi ketidaktanggapan pihak Sekretariat DPRD Indramayu ini justru memunculkan berbagai dugaan di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin aset berharga milik daerah dapat hilang atau tidak diketahui keberadaannya tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat DPRD Indramayu.
"Apakah tidak ada catatan inventaris? Tidak ada log peminjaman kendaraan? Seharusnya setiap perpindahan atau penggunaan kendaraan dinas harus tercatat dengan jelas, lengkap dengan nama dan tanda tangan yang membawanya. Kalau sampai tidak tahu siapa yang membawanya, berarti ada kelalaian, bahkan bisa jadi ada unsur penyalahgunaan," ujar Rudi.
LSM Gapura pun kembali mendesak pihak Sekretariat DPRD Indramayu untuk segera melakukan inventarisasi ulang secara menyeluruh terhadap seluruh aset kendaraan bermotor, serta mempublikasikan siapa saja yang menggunakan kendaraan dinas tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum.
"Kami minta Setwan segera tanggap dan bertindak. Jangan diam saja saat rakyat mempertanyakan aset miliknya. Transparansi adalah kunci. Kalau tidak ada yang mengaku, maka kita serahkan kepada pihak berwenang untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang membawa dan menggunakan mobil dinas tersebut," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu terkait sorotan yang disampaikan LSM Gapura tersebut. (JUN
