INDRAMAYU, LENSA PANTURA — Langkah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pulau Bali pada tanggal 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kini dipertanyakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gapura Indramayu. Pihak LSM menilai momen tersebut kurang tepat dan memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat.
Ketua LSM Gapura Indramayu, Ruddy Leonardi, menyampaikan keterangannya kepada media, Jumat 22 Agustus 2026, bahwa dirinya mendapat banyak pertanyaan dari warga terkait perjalanan dinas tersebut. Pasalnya, tanggal 17 Agustus adalah momen sakral bagi seluruh rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan, yang seharusnya diisi dengan kegiatan bersama masyarakat.
"Kami mendapat banyak pertanyaan dari warga. Mengapa tepat pada tanggal 17 Agustus, saat seluruh elemen masyarakat merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-81, justru ada anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja ke Bali? Apakah sangat mendesak hingga tidak bisa ditunda atau dijadwalkan pada hari lain?" ujar Ruddy.
Ruddy menegaskan, pihaknya tidak menolak adanya kunjungan kerja sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengawasan maupun legislasi anggota dewan. Namun, pemilihan waktu yang bertepatan dengan hari besar nasional ini dinilai kurang tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Kami tidak menolak Kunker, itu memang tugas dewan. Tapi waktunya yang menjadi pertanyaan. Apakah urgensinya begitu mendesak sehingga harus dilakukan tepat di hari kemerdekaan, padahal bisa dijadwalkan sebelum atau sesudahnya? Jangan sampai masyarakat menilai ini lebih seperti liburan daripada kunjungan kerja resmi," tegasnya.
Selain itu, Ruddy juga meminta agar pihak Sekretariat DPRD maupun pimpinan DPRD Indramayu dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan. Mulai dari tujuan kunjungan kerja, siapa saja yang terlibat, berapa biaya yang dikeluarkan dari APBD, serta hasil apa yang telah dicapai selama perjalanan tersebut.
"Kami minta kejelasan: apa tujuannya, berapa orang yang pergi, berapa biaya yang dikeluarkan uang rakyat, dan apa hasil nyatanya? Masyarakat berhak tahu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," tambahnya.
Ruddy berharap, ke depannya setiap perjalanan dinas yang menggunakan anggaran daerah dapat disesuaikan dengan prioritas dan momen yang tepat, serta tetap mengutamakan kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat, terutama pada hari-hari besar nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Indramayu maupun anggota Komisi I terkait kunjungan kerja tersebut. LSM Gapura berjanji akan terus memantau dan menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait. (JJ)
