Indramayu, (Lensa Pantura) - Pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu periode 2026–2030 di Pendopo Indramayu, Rabu (22/4/2026), yang semestinya menjadi momentum penguatan organisasi olahraga, justru meninggalkan tanda tanya besar terkait legitimasi dan soliditas internal.
Acara yang digadang sebagai tonggak awal kepemimpinan baru itu berlangsung tanpa kehadiran Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Absennya kepala daerah dalam momen strategis ini dinilai sebagai sinyal lemahnya daya dorong KONI di tingkat kabupaten. Kritik pun bermunculan, bukan hanya soal dukungan eksternal, tetapi juga mengenai kemampuan KONI Indramayu membangun komunikasi politik dan memastikan dukungan penuh dari pemangku kebijakan.
Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Indramayu Ahmad Syadali, Ketua Umum KONI Jawa Barat Muhammad Budiana, serta Ketua KONI Indramayu Yogi Kurniawan. Namun kehadiran mereka belum cukup menutup kesan bahwa pelantikan berlangsung tanpa dukungan simbolik yang semestinya bisa diamankan oleh organisasi olahraga terbesar di daerah.
Ketiadaan bupati dalam acara ini memperlihatkan potensi persoalan lebih dalam: lemahnya lobi, komunikasi politik, dan strategi pendekatan yang seharusnya menjadi fondasi awal kepengurusan. Jika sejak pelantikan saja KONI gagal menghadirkan dukungan simbolik dari pucuk pimpinan daerah, maka wajar jika muncul keraguan terhadap kemampuan mereka memperjuangkan hal-hal lebih besar seperti anggaran, fasilitas, dan kebijakan olahraga.
Pelantikan yang mestinya menjadi panggung menunjukkan kekuatan organisasi justru berbalik menjadi indikator rapuhnya konsolidasi. Tanpa legitimasi kuat dan dukungan solid, KONI Indramayu berpotensi menghadapi jalan terjal bahkan sebelum program kerja dijalankan. Hingga acara berakhir, tidak ada penjelasan terbuka yang mampu meredam pertanyaan publik. Akibatnya, kepengurusan baru ini bukan hanya dibebani target prestasi, tetapi juga keraguan sejak hari pertama.
Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, KONI Indramayu berisiko memulai periode kepemimpinannya dalam bayang-bayang ketidakpercayaan. Situasi ini jelas lebih sulit diatasi dibanding sekadar mengejar medali di arena olahraga. Tantangan terbesar mereka bukan hanya membangun prestasi, melainkan membangun legitimasi dan kepercayaan publik yang sudah goyah sejak awal.
Dampak ke Depan Bagi KONI Indramayu
Tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, program pembinaan atlet berisiko tidak berjalan optimal. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pelatihan, fasilitas, dan kompetisi bisa tersendat jika komunikasi politik tidak segera diperbaiki.
KONI sangat bergantung pada dukungan APBD. Lemahnya legitimasi dan absennya simbol dukungan dari bupati dapat membuat alokasi anggaran olahraga menjadi prioritas rendah. Akibatnya, fasilitas olahraga bisa stagnan atau bahkan menurun kualitasnya.
Atlet, pelatih, klub olahraga, hingga masyarakat luas bisa kehilangan kepercayaan terhadap kepengurusan baru. Jika sejak awal sudah dipertanyakan, maka setiap kebijakan atau program akan lebih mudah diragukan dan sulit mendapatkan dukungan moral.
Minim legitimasi sering kali memicu friksi di dalam organisasi. Kepengurusan baru bisa menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi, sehingga energi organisasi lebih banyak tersita untuk meredam konflik ketimbang membangun prestasi.
Indramayu berpotensi kehilangan momentum dalam peta olahraga Jawa Barat. Ketika daerah lain memperkuat konsolidasi, Indramayu justru sibuk dengan isu legitimasi. Hal ini bisa berdampak pada minimnya prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.
Dunia usaha dan sponsor biasanya melihat legitimasi organisasi sebelum memberikan dukungan. Jika KONI dianggap rapuh secara politik dan organisasi, maka peluang mendapatkan sponsor atau mitra strategis akan semakin kecil. (Jun)
