Indramayu, (Lensa Pantura) - Polemik kasus PerumdamTirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang sebelumnya mencuat di Gedung DPRD Indramayu dari tiga fraksi besar, yakni Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, dan Fraksi PKB, secara resmi mengusulkan agar kasus tersebut dibawa ke Panitia Khusus (Pansus). Namun, hingga kini pimpinan DPRD Indramayu belum memberikan kepastian apakah usulan itu akan ditindaklanjuti atau justru dibatalkan.
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Hj. Nurhayati, yang merupakan bagian dari Fraksi Partai Golkar ini memilih bungkam ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Pertanyaan publik mengenai apakah Pansus sudah ditetapkan atau tidak, tidak mendapat jawaban. Sikap diam ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat politik lokal, mengingat isu Perumdam Tirta Darma Ayu dianggap menyangkut kepentingan publik yang luas.
Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB menilai bahwa pembentukan Pansus adalah langkah tepat untuk mengurai benang kusut kasus Perumdam Tirta Darma Ayu.
Mereka berpendapat, tanpa Pansus, sulit bagi DPRD untuk melakukan investigasi mendalam dan menghadirkan transparansi kepada masyarakat.
Pansus dianggap sebagai mekanisme resmi yang bisa mengundang pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pengembang, untuk memberikan klarifikasi.
Sementara itu, masyarakat Indramayu Sukamto (45) menunggu kepastian sikap DPRD. Ia menilai bahwa sikap bungkam pimpinan dewan justru memperburuk citra lembaga legislatif.
"Kalau memang serius ingin menyelesaikan masalah, mestinya pimpinan DPRD segera menjawab apakah Pansus jadi dibentuk atau tidak. Diam hanya menimbulkan spekulasi,” ujarnya Kamis 24 April 2026.
Pengamat politik daerah Abdul Hidayat, SH menilai sikap diam Ketua DPRD bisa jadi mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan di internal dewan. Ada kemungkinan sebagian pihak merasa keberatan jika kasus ini dibuka secara terang benderang melalui Pansus, karena bisa menyeret nama-nama tertentu.
Namun, di sisi lain, tekanan publik semakin besar agar DPRD menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Indramayu terkait status Pansus Perumdam Tirta Darma Ayu. Publik masih menunggu apakah lembaga legislatif akan berani mengambil langkah transparan, atau justru membiarkan kasus ini tenggelam tanpa kejelasan. (Jun)
