Indramayu, (Lensa Pantura) - Publik kembali dibuat tercengang dengan munculnya data anggaran DPRD Indramayu yang dinilai tidak seimbang antara kebutuhan kerja lembaga legislatif dengan fasilitas pribadi pimpinan.
Sorotan tajam datang dari proyek Belanja Pemeliharaan WC/Toilet Ruang Ketua DPRD yang menelan biaya sebesar Rp 51.750.000. Angka fantastis ini memicu cibiran masyarakat, terutama ketika dibandingkan dengan kondisi fasilitas kerja di ruang Fraksi maupun Komisi yang masih jauh dari memadai.
Politisi Partai Demokrat Kabupaten Indramayu, Ir Haris Solihin, dalam keterangannya kepada Lensa Pantura, Senin 18 Mei 2026 mengaku kaget mendengar besaran anggaran tersebut.
Harris Solihin yang juga Tenaga Ahli (TA) Fraksi Partai Demokrat, menilai, seharusnya prioritas belanja diarahkan pada sarana penunjang kerja lembaga, bukan pada fasilitas pribadi.
“Komputer di ruang Fraksi maupun Komisi sejak tahun 2014 belum pernah diganti. Padahal, perangkat itu sangat penting untuk menunjang kinerja lembaga, termasuk membantu kerja Ketua DPRD,” ujarnya.
Harris menambahkan bahwa kecurigaan publik tidak berhenti pada belanja pemeliharaan toilet Ketua DPRD. Beberapa pos anggaran lain juga dinilai janggal, yang tertuang pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SI.RUP) seperti Belanja Modal Pembangunan Toilet Rp. 69.519.000,- yang tak jelas lokasinya termasuk, Belanja Bahan Cetak dengan nilai Rp. 186.391.000,- bahan cetak untuk apa.
"Kami mempertanyakan apakah unsur pimpinan dewan mengetahui kegiatan SI RUP, tersebut apa tidak? Termasuk Belanja Cetak Buku Tatib DPRD, meski hanya berupa beberapa lembar, anggarannya mencapai Rp 70.110.000., Belanja Kalender DPRD, untuk kebutuhan para anggota DPRD, nilainya luar biasa besar hingga Rp 77.220.000.,Belanja Bahan Cetak yang tidak jelas cetak apa, namun anggarannya membengkak sampai Rp 186.391.000,"kata Harris.
"Saya ini TA yang statusnya sebagai tim profesional atau pakar yang bertugas memberikan dukungan keahlian dan substansi teknis kepada Anggota Dewan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), atau Fraksi dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran. Jika untuk perawatan toilet ruang Ketua DPRD bisa dialokasikan, kenapa sarana perlengjapan di Fraksi dan Komisi tidak diperhatikan,"tegas Harris.
"Diusulkan sudah, tapi tidak pernah direalisasi, malah kamar mandi Ketua Dewan yang diperbaiki, dan seperti apa daleman kamar mandinya sampe menghabiskan 51.750.000," tambah Harris.
Diakui Harris ia sering kali mendengar keluhan dari para pegawai staf DPRD mengeluhkan komputer di ruang Fraksi sudah tua, kadang macet, kadang lambat, tapi tetap dipakai karena tidak ada pilihan lain. Mereka bekerja dengan keterbatasan, sementara mendengar toilet Ketua DPRD dipelihara dengan anggaran puluhan juta, rasanya tidak adil.
"Pegawai staf di Fraksi ingin fasilitas sederhana saja, komputer yang layak, kursi yang nyaman, dan ruang rapat yang mendukung. Itu lebih penting daripada anggaran besar untuk hal-hal yang tidak menyentuh kebutuhan kerja.”ujarnya.
"Tatib DPRD itu cukup di desain yang bagus, terus di buat format PDF, dikirim ke seluruh anggota DPRD dan para Pejabat di Pemerintah Kabupaten Indramayu. Itu dengan biaya 10 jt pun cukup, " tambah Harris.
Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan publik terhadap belanja lembaga legislatif. Jika tidak segera dibenahi, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD bisa semakin menurun. Haris Solihin menegaskan bahwa DPRD seharusnya menjadi teladan dalam penggunaan anggaran, bukan justru menimbulkan kecurigaan.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pengelolaan anggaran di DPRD Indramayu sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi? Publik menilai, ketika fasilitas kerja dasar seperti komputer dan sarana pendukung rapat masih tertinggal, pengeluaran besar untuk fasilitas pribadi pimpinan DPRD menjadi tidak masuk akal.
Di luar gedung DPRD, masyarakat juga menyuarakan keprihatinannya setelah membaca berita perihal Perbaikan Kamar Mandi Ketua DPRD yang menelan anggaran 51jutaan.
“Kami di kampung masih kesulitan air bersih. Mendengar toilet Ketua DPRD dipelihara dengan biaya Rp 51 juta, rasanya seperti mimpi. Anggaran itu seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki saluran air atau fasilitas umum, "kata Sopyan warga Indramayu.
Sopyan juga menambahkan kalau kalender DPRD saja sampai Rp 77 juta, lalu bahan cetak yang tidak jelas sampai Rp 186 juta, jadi bertanya-tanya, uang rakyat dipakai untuk apa sebenarnya? "Kami ingin Ketua DPRD transparan dan lebih peduli pada kebutuhan masyarakat. Kenapa di demo tidak mau menemui tapi urusan anggaran proyek diem diem bae," kata Sopyan.
Adapun beberapa data yang Lensa Pantura ketahui di antaranya Belanja Pemeliharaan Ruang Ketua DPRD Rp. 111.548.000,- Belanja Pemeliharaan Ruangan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD senilai Rp. 67.759.000,- Belanja Pemeliharaan Ruangan Sekretariat DPRD Rp. 133.605.000,- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Rp. 104 594.000,- yang dikeluhkan masih banyak gelas dan lainnya stok lama, Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip dan Penataan Arsip Pembenahan Arsip mencapai Rp. 175.000.000,- Belanja Kawat / Fleksibel / Internet / TV Berlangganan senilai Rp. 459.588.000,- (Jun)
