Indramayu, (Lensa Pantura) – Polemik pelayanan air bersih Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semakin memanas. Anggota Komisi III DPRD Indramayu, H. Tatang Sutardi, S. Sis., M. Si mengajak jajaran komisinya untuk bersama-sama mendorong seluruh fraksi di DPRD mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini dianggap perlu untuk menindaklanjuti kegaduhan yang ditimbulkan akibat buruknya pelayanan air bersih di bawah kepemimpinan Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan.
Kekecewaan Anggota Komisi III DPRD yang membela kepentingan masyarakat pelanggan mencuat setelah Direktur Teknik Perumdam TDA, Jojo Sutarjo, ST, dengan gamblang menjelaskan bahwa kekeruhan air bersih yang diterima masyarakat disebabkan oleh penggunaan bahan kimia baru yang kualitasnya belum teruji. Jojo bahkan mengungkap bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan bahan kimia tersebut, sehingga tidak mengetahui secara pasti jenis dan kualitas bahan yang digunakan.
Menurut Jojo, bahan kimia yang dipakai saat ini kualitasnya jauh berbeda dengan bahan kimia sebelumnya. Perbedaan kualitas itu berdampak langsung pada hasil pengolahan air, sehingga masyarakat menerima air yang keruh dan tidak layak konsumsi.
Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Indramayu pada Kamis 26 Maret 2026 di Kantor Cabang Perumdam TDA Jatibarang. Kunker dipimpin oleh Ketua Komisi III, Suhendri, SH, didampingi Wakil Ketua Kiki Arindi, serta anggota komisi H. Nico Antonio, ST, H. Tatang Sutardi, H. Ruswa, dan H. Durosid. Dari pihak Perumdam hadir Direktur Umum Dr. Ir. Sunaryo, S.T., M.T. Manager Humas Budhi Suprihatin,S.Sos, Manager Pertek H. Furi serta jajaran manajemen cabang Jatibarang.
Ketua Komisi III, Suhendri, menyampaikan kekecewaannya atas pelayanan Perumdam TDA yang belum maksimal sehingga timbul ketidakpercayaan publik terhadap Direktur Utama Perumdam TDA. Terlebih atas pengakuan Jojo yang mengatakan bahwa bahan kimia yang digunakan selama ini merupakan produk baru yang kualitasnya belum masih diragukan.
Suhendri juga menilai bahwa kegaduhan ini terjadi akibat lemahnya koordinasi internal di tubuh Perumdam TDA. Sorotan pedas pun diarahkan kepada Direktur Utama Nurpan, yang dianggap tidak menjalin komunikasi dengan jajaran direksi sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Pihaknya menegaskan dalam waktu dekat akan segera memanggil seluruh Jajaran Direksi Perumdam beserta Manajemen yang berkaitan agar kegaduhan dimasyarakat tidak terulang untuk kedua kalinya.
Sebagai wakil rakyat, Suhendri merasa kaget ketiga Dirtek Jojo mengakui dirinya tidak dilibatkan dalam pengadaan bahan kimia. Sedangkan sudah jelas bahwa Jojo adalah pejabat di Perumdam yang menyikapi tentang Teknik.
"Aneh, kenapa untuk pengadaan bahan kimia Dirtek tidak dilibatkan. Dirtek itu kan jabatan Teknik yang seharusnya dilibatkan," kata Suhendri.
Sementara itu, H. Tatang Sutardi menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. “Kita harus mendorong seluruh fraksi untuk mengagendakan Pansus. Kegaduhan ini sudah merugikan masyarakat luas, dan DPRD wajib hadir untuk mengawasi serta mencari solusi,” tegasnya.
Sebagai mantan Direktur Utama PDAM Indramayu selama dua periode, Tatang menambahkan pengalamannya dalam mengelola perusahaan daerah. Ia menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, persoalan teknis selalu diserahkan kepada Direktur Teknik agar pelayanan dapat teratasi tanpa menimbulkan kegaduhan.
“Namun sangat disayangkan, di era kepemimpinan Nurpan sebagai Dirut, terkesan minimnya koordinasi dengan direksi lainnya sehingga timbul kemarahan publik,” ujarnya.
"Saya setuju jika kegaduhan yang seringkali terjadi ditubuh Perumdam untuk di Pansus kan. Dulu tentang dana 2 milyar dan sekarang tentang bahan kimia yang salah dibeli," tegasnya.
Kekeruhan air bersih membuat masyarakat pelanggan kecewa dan terpaksa mencari alternatif lain, seperti membeli air galon untuk kebutuhan minum dan memasak. Kondisi ini menambah beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi mereka yang bergantung penuh pada pasokan air Perumdam.
Kesalahan teknis dalam pelayanan publik terbukti dapat berimbas besar pada masyarakat. Tidak hanya menurunkan kepercayaan terhadap institusi penyedia layanan, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial.
Komisi III DPRD Indramayu menegaskan akan terus memantau kinerja Perumdam TDA. Mereka berharap pembentukan Pansus dapat menjadi jalan keluar untuk mengurai persoalan, memperbaiki sistem pengadaan bahan kimia, serta memastikan koordinasi internal berjalan baik.
Kesalahan teknis dalam pelayanan publik bukan sekadar masalah internal perusahaan, melainkan persoalan serius yang langsung dirasakan masyarakat. DPRD hadir sebagai pengawas agar Perumdam lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (Jun)
