Indramayu, (Lensa Pantura) – Sejumlah tokoh masyarakat Indramayu kembali menyuarakan aspirasi terkait kepemimpinan Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati. Sorotan ini muncul setelah peristiwa aksi unjuk rasa di kantor DPRD Indramayu, beberapa waktu lalu, di mana Nurhayati yang dikabarkan berada di ruang kerjanya terkesan menghindar dan tidak menemui para pendemo.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan seorang pimpinan dalam menghadapi dinamika politik dan aspirasi masyarakat.
“Ketua DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menerima aspirasi rakyat, bukan justru menghindar. Sikap ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan keberanian dalam memimpin,” ujar salah satu tokoh masyarakat saat berkumpul di warung kopi, belum lama ini.
Masyarakat menilai, tindakan menghindar dari pengunjuk rasa memperburuk citra lembaga DPRD dan menurunkan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Lebih mengherankan lagi, Nurhayati justru menugaskan Ketua Komisi I DPRD, Endang Efendi, untuk menghadapi massa aksi. Namun langkah tersebut berujung pada olok-olokan dari para pendemo yang menilai penugasan itu tidak tepat.
Ketika situasi semakin memanas, Anggi Noviah yang notabene bukan bagian dari Komisi I DPRD, berani tampil langsung di hadapan massa. Keberanian Anggi Noviah ini membuat aksi unjuk rasa mereda dan massa membubarkan diri tanpa diperintah.
Dengan adanya kejadian tersebut, desakan kepada DPP Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Nurhayati semakin menguat. Tokoh masyarakat berharap partai dapat menunjuk figur baru yang lebih siap, berintegritas, dan mampu menghadapi aspirasi masyarakat secara terbuka.
“Indramayu membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir di ruang rapat, tetapi juga berani berdialog langsung dengan rakyat, bahkan ketika aspirasi disampaikan melalui aksi unjuk rasa,” tambah tokoh lainnya.
Unjuk rasa di Indramayu bukan hanya tentang politik, tetapi tentang resonansi sosial. Teriakan “Ganti Nurhayati, ganti Ketua Dewan-nya” menjadi simbol kuat bahwa masyarakat menuntut keterbukaan, keberanian, dan kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat.
Tak hanya masyarakat umum yang mengeluhkan kinerja Ketua DPRD Nurhayati, banyak organisasi juga mengaku sudah berbulan-bulan melayangkan surat permintaan audiensi kepada Ketua DPRD, namun hingga kini tidak pernah mendapat jawaban. Nurhayati dinilai enggan dikonfirmasi, bahkan dianggap tidak mampu memberikan jawaban kepada media.
Sorotan lain muncul terkait hasil Pansus PDAM yang diusulkan sejumlah fraksi DPRD. Hingga kini, Ketua DPRD belum menyampaikan secara resmi alasan pembatalan usulan tersebut. Sikap bungkam Nurhayati menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan organisasi.
"Ada permainan apa hingga usulan Pansus PDAM hilang begitu saja tanpa alasan jelas?” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Masyarakat Indramayu menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar lebih berpihak pada rakyat. Keputusan akhir mengenai pergantian Ketua DPRD Indramayu sepenuhnya berada di tangan DPP Partai Golkar, namun suara masyarakat ini diharapkan menjadi pertimbangan serius. (Jun)
