Mereka berencana melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kuwu Penjabat (Pj) Sarka sebagai bentuk protes atas sikap yang dinilai tidak tegas dalam menangani berbagai persoalan pendidikan di desa tersebut.
Para orang tua menilai, Pj Sarka terkesan kurang memiliki kepedulian terhadap masyarakat Jatibarang Baru. Hal ini dikaitkan dengan anggapan bahwa ia bukan warga asli Desa Jatibarang Baru, sehingga kedekatan emosional dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan warga dianggap minim.
“Kami merasa aspirasi tidak pernah ditindaklanjuti dengan serius. Anak-anak kami butuh perhatian, tapi Kuwu Pj Sarka seolah menutup mata,” ujar salah satu perwakilan orang tua siswa Hely dan Casmini, pada Minggu 1 Maret 2026.
Rencana aksi ini disebut akan dilakukan dalam waktu dekat dengan tujuan mendesak Pj Sarka agar lebih tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jatibarang Baru, khususnya dalam bidang pendidikan.
"Mundur saja kalo Sarka sudah tidak mampu jadi Kuwu Pj. Sekarang sudah ada Kuwu terpilih Abdul Fitri yang lebih bijak," katanya.
"Warga sekolah meminta tolong kepada Pak Kuwu Abdul agar bisa ikut berperan karena Bumdes bagian dari unsur Pemerintah Desa," tambahnya.
Hely menilai keputusan pengurus Bumdes terlalu tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap kesehatan dan kenyamanan siswa.
“Kami mengetahui lahan itu memang milik desa, tetapi bukan berarti pengurus Bumdes bisa serta-merta membuat pengelolaan budidaya tanpa memikirkan risiko bagi anak-anak. Kami akan menolak keras jika hal itu tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Selain masalah kesehatan, warga juga menyoroti transparansi pengelolaan dana Bumdes. Mereka berkomitmen untuk ikut mengawasi aliran dana Bumdes terutama tentang peruntukannya.
"Kami masyarakat akan ikut mengawasi agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, bukan proyek yang merugikan warga,” tambahnya.
Dengan adanya penolakan ini, masyarakat berharap pemerintah desa dan pengurus Bumdes dapat meninjau ulang rencana budidaya ayam petelor, serta mencari solusi usaha lain yang lebih ramah lingkungan dan tidak mengganggu aktivitas belajar siswa.
Situasi ini menjadi sorotan warga sekitar, yang berharap agar pemerintah desa segera mengambil langkah bijak untuk meredam ketegangan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa. (Jun)
