INDRAMAYU, LENSA PANTURA — Rencana rotasi dan mutasi sekitar 200 pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Lina Hilmia, S.H. Ia menyebut percepatan pengisian jabatan ini merupakan hal yang telah lama dinantikan pihaknya.
Menurut Lina, sejak awal Komisi I terus mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan kekosongan jabatan, sejalan dengan janji kampanye Bupati Lucky Hakim agar tidak ada lagi jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt.) secara berlarut‑larut. Hingga saat ini masih ada sejumlah jabatan yang belum terisi secara definitif, sehingga rencana penataan pejabat kali ini dinilai menjadi langkah penting pembenahan birokrasi.
“Komisi I menyambut baik hal tersebut. Ini yang ditunggu‑tunggu, bukan hanya tahun ini, bahkan dari tahun kemarin,” ujarnya.
Ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BKPSDM, terutama jabatan strategis yang berpengaruh langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Lina meminta pengisian jabatan dilakukan secara bertahap, dimulai dari posisi strategis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke jabatan eselon lainnya.
Kekosongan jabatan yang terlalu lama, katanya, berpotensi menghambat efektivitas kerja perangkat daerah dan memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah bidang kesehatan, termasuk jabatan di lingkungan rumah sakit daerah yang masih membutuhkan penyelesaian pengisian jabatan definitif.
“Jangan sampai terus mengalami kekosongan jabatan yang diisi oleh pejabat dengan dua fungsi. Itu akan menghambat pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Terkait komitmen Bupati Lucky Hakim untuk menutup peluang praktik jual‑beli jabatan, Lina menilai pernyataan tersebut merupakan hal positif asalkan benar‑benar diterapkan secara konsisten. Ia berharap proses rotasi dan mutasi berjalan objektif melalui sistem manajemen talenta dan sistem merit, dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, serta kesesuaian pejabat dengan jabatan yang akan diisi.
Pihaknya juga menekankan pentingnya pengawasan agar keputusan penempatan pejabat tidak menyimpang dari prinsip profesionalitas. Menurutnya, mekanisme penilaian yang sudah ada seharusnya dapat membantu pemda memilih kandidat yang paling tepat, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda pengisian jabatan yang kosong.
“Harapan saya, semuanya terpenuhi sesuai janji Pak Bupati. Saya mau membuktikan kinerja Pak Kaban, Kepala BKPSDM ini, bahwa akhir tahun di bulan Desember semuanya akan terisi dan terselesaikan,” ungkap Lina.
Ia menegaskan bahwa Komisi I DPRD akan terus memantau realisasi rencana tersebut. Baginya, percepatan rotasi dan mutasi bukan sekadar pergantian nama pejabat, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.
Pemkab Indramayu kini dituntut membuktikan bahwa proses penataan jabatan dapat terlaksana secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik transaksional. Masyarakat pun menantikan agar seluruh jabatan yang masih kosong segera terisi oleh pejabat yang kompeten dan mampu bekerja optimal demi kepentingan publik. (Jun)
