INDRAMAYU, LENSA PANTURA — Suasana ramai perayaan Hari Jadi Kabupaten Indramayu yang ditandai dengan penyelenggaraan Indramayu Expo 2026 ternyata menyimpan keluhan pahit dari para pelaku usaha kecil.
Bagi Siti (nama samaran), penjual makanan ringan yang sudah mendaftar menjadi peserta, bayangan untung dari pesta warga berganti dengan kekhawatiran harus menutup biaya sewa stan yang terasa sangat berat.
“Kami ikut karena dibilang acara untuk bantu UMKM bangkit lagi. Tapi sekali bayar sewa stan bisa sampai Rp3,5–4 juta. Dari mana kami ambil uang sebanyak itu kalau modal kami cuma sedikit?” ujarnya sambil menghela napas, bersama puluhan pedagang lain yang menyuarakan keberatan serupa.
Awalnya harapan besar muncul: pameran besar ini seharusnya menjadi panggung untuk menjangkau lebih banyak pembeli, membuka peluang dagang setelah beberapa waktu sulit. Namun ketika tarif sewa yang ditetapkan diketahui, banyak pelaku UMKM merasa justru dibebani, bukan didukung.
Kecurigaan warga semakin bertambah setelah muncul perbandingan antara perkiraan uang yang diterima dari sewa stan pedagang dengan dana yang tercatat masuk ke kas daerah.
Menurut catatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, setoran resmi dari acara ini baru tercatat sebesar Rp20 juta. Masyarakat pun mempertanyakan ke mana sisa dana yang diterima panitia mengalir, karena belum ada rincian alur keuangan yang dipublikasikan secara terbuka.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan sikap tegas terkait hal ini bahwa “Esensi perayaan daerah adalah memberi ruang tumbuh bagi ekonomi rakyat, bukan dijadikan sarana pemerasan terhadap pelaku usaha kecil.
Bupati juga menyoroti kemungkinan adanya kesenjangan antara laporan yang diterima pimpinan daerah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Indramayu Expo 2026 Dikdik yang sebelumya dikonfirmasi memberikan klarifikasi bahwa penetapan tarif sewa adalah kebijakan pihak ketiga atau vendor yang bekerja sama.
Namun penjelasan itu belum bisa meredakan keraguan publik. Warga dan pedagang masih menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh penerimaan dana, ke mana saja uang‑uang itu dialirkan, dan apakah ada dokumen kerja sama serta bukti pembayaran yang bisa diperiksa pihak berwenang.
Hingga saat ini, masyarakat masih menantikan langkah audit dan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka.
Para pedagang berharap penyelidikan ini tidak hanya berhenti pada penjelasan lisan, melainkan memastikan acara‑acara besar ke depannya benar‑benar berpihak pada UMKM, bukan sebaliknya membebani mereka yang ingin berusaha.
“Kami tidak minta keuntungan besar, cukup adil saja. Kalau ini untuk rakyat, biayanya jangan buat kami terbebani,” kata Siti menutup pembicaraan. (Jun)
