BANDUNG, JABAR — LENSA PANTURA — Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Jabar. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa; di balik obrolan yang cair, tersirat kesepakatan kuat tentang peran pers sebagai mitra sekaligus pengawal pembangunan.
Pertemuan itu digambarkan dengan istilah khas: “ngadu bako”. Tidak ada jarak kaku, tidak ada batas antara pejabat dan insan pers. Hanya percakapan terbuka yang menyatukan pandangan bahwa membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan sendirian.
Dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi menyambut kedatangan Tantan dengan hangat. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mampu berjalan optimal tanpa dukungan dan sinergi dari berbagai elemen, termasuk media massa dan organisasi profesi wartawan seperti PWI.
“Pemda Provinsi Jawa Barat hanya bisa optimal apabila sinergi dengan media. Salah satunya PWI,” ujar Dedi.
Bagi Gubernur, visi menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang istimewa bukanlah ambisi pribadi seorang pemimpin. Itu adalah cita-cita milik semua pihak — pemerintah, media, dunia usaha, birokrasi, hingga masyarakat luas.
“Apapun entitasnya, mau Pemda, media, dunia usaha, ujungnya untuk rakyat Jawa Barat. Jawa Barat istimewa itu kan cita-cita bersama. Bukan hanya cita-cita Pak Gubernur, tapi cita-cita birokrasi, media dan rakyat Jawa Barat,” tegasnya.
Meski suasana penuh keakraban, Ketua PWI Jawa Barat terpilih Tantan Sulthon Bukhawan menegaskan satu hal penting: hubungan baik tidak akan mengikis fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Posisi PWI masih tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Kita akan melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan marwah wartawan, mengontrol apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Pak Sekda dan Pak Gubernur,” kata Tantan.
Namun, kontrol itu bukan sekadar kritik yang mematahkan. Tujuan utamanya tetap satu: kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, penanganan pengangguran, kemiskinan, stunting, hingga anak yang putus sekolah — semua itu menjadi fokus yang ingin didorong bersama-sama.
“Intinya satu Pak, buat rakyat Jawa Barat semakin sejahtera dan pendidikannya oke. Pendidikannya harus terbaik di Indonesia,” tegasnya.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi justru membuka ruang selebar-lebarnya bagi kritik dari kalangan pers. Ia mengakui bahwa kedekatan tidak boleh menutup mata terhadap kekurangan.
“Kalau ada kekurangan ya silakan dikoreksi, dikritisi. Karena power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely,” ujarnya dengan terbuka.
Bagi Dedi, kritik yang disampaikan untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat adalah hal yang sangat dibutuhkan. Selama tujuannya untuk kemajuan Jawa Barat, pemerintah siap menerima masukan apa pun.
Sekretaris Jenderal PWI Jawa Barat yang turut hadir juga menegaskan, PWI tidak hanya akan menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial, tetapi turut mendorong pembangunan melalui pemberitaan yang berkualitas, berimbang, serta konstruktif.
Pada akhirnya, pertemuan itu melahirkan satu kesimpulan sederhana namun mendalam: Jawa Barat tidak bisa dibangun oleh satu orang saja. Bukan pendekatan “superman”, melainkan “super team”.
Pemerintah memegang kendali kebijakan, pers mengawal jalannya pemerintahan, dan masyarakat berhak menikmati hasilnya. Semua berdiri di satu barisan, menuju satu tujuan: Jawa Barat yang istimewa, yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat hari ini dan generasi mendatang.
“Salam baktos untuk PWI dan tentu keluarga besar jurnalis di Jawa Barat semuanya. Karena semua media tadi pilar keempat. Kami respek,” tutup Dedi.
Sebuah pertemuan yang bermula dari keakraban, kini berubah menjadi janji bersama — membangun Jawa Barat, bahu-membahu. (Jun)
