INDRAMAYU, LENSA PANTURA — Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu, Drs. H. Muhaemin, M.Si., secara tegas menyoroti persoalan meluasnya kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kondisi ini dinilai harus segera dituntaskan agar roda pemerintahan serta pelaksanaan visi-misi kepala daerah berjalan optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaemin dalam penyampaian pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis, 17 September 2026.
"Kali ini kita membahas jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Hal-hal terkait visi-misi Bupati dan tata kelola pemerintahan harus kita lihat kenyataannya hari ini. Beberapa persoalan sudah lama disampaikan, namun belum terselesaikan," ujar Muhaemin.
Ia menjelaskan pembahasan saat ini masih berada di tingkat pertama, selanjutnya akan masuk ke pembicaraan tingkat kedua melalui pembahasan di komisi serta rasionalisasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Muhaemin juga menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah saat persetujuan APBD Perubahan 2026.
"Saya minta kepastian: saat persetujuan APBD Perubahan 2026 nanti, Bupati hadir. Ini kewajiban. Mohon Pak Sekda perhatikan hal ini secara khusus," tegasnya.
Hampir Dua Tahun Lucky Hakim Memimpin, Jabatan Masih Kosong
Di luar persoalan anggaran, Fraksi Golkar menyoroti tajam kekosongan jabatan yang masih banyak terjadi padahal masa pemerintahan telah berjalan hampir dua tahun.
Berdasarkan data yang dipaparkan
- ± 10 jabatan eselon II kosong
- ± 20 jabatan eselon III kosong
- 7 jabatan camat kosong
- ± 99 jabatan eselon IV kosong
"Pemerintahan sudah berjalan hampir dua tahun, menuju tahun ketiga. Namun kekosongan jabatan masih cukup banyak. Ini harus segera dituntaskan," tandasnya.
Sektor Pendidikan Tak Luput, 65 Kepala Sekolah Masih Kosong
Kekosongan jabatan juga merambah sektor pendidikan. Dari 823 Kepala Sekolah SD Negeri di Indramayu, sebagian besar masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), dan sekitar 65 posisi kepala sekolah belum terisi sama sekali.
"Bukan jumlah sedikit. Ada 823 Kepala Sekolah SD Negeri, masih banyak yang berstatus Plt, dan 65 posisi kosong. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," ungkap Muhaemin.
Tuntut Transparansi Mekanisme Pengisian Jabatan
Fraksi Golkar meminta Pemkab Indramayu menjelaskan secara terbuka mekanisme pengisian jabatan yang kosong — apakah melalui sistem manajemen talenta atau prosedur lain sesuai aturan yang berlaku.
"Proses sudah dikatakan berjalan, tapi keputusan belum juga keluar. Bagaimana mekanismenya? Siapa saja yang diusulkan? Ini yang kami tunggu penjelasannya," ujarnya.
Muhaemin menegaskan pengisian jabatan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kunci agar program dan visi-misi pemerintahan dapat berjalan efektif.
"Tanpa pejabat definitif, program tidak akan berjalan maksimal. Kami minta Pak Sekda dan Pemkab segera memberikan kepastian waktu dan mekanisme pengisian jabatan ini agar tidak mengganggu pelayanan publik," pungkasnya. (JUN)
