INDRAMAYU, LENSA PANTURA — Prosesi sakral Jamasan Pusaka Dalem Darma Ayu Nagari (Wiralodra) yang digelar sebagai bagian rangkaian Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu justru diwarnai kekecewaan mendalam dari keluarga besar keturunan Raden Aria Wiralodra. Pasalnya, para pejabat utama Kabupaten Indramayu yang tercantum dalam undangan resmi tak satu pun tampak hadir.
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga jajaran pimpinan DPRD Indramayu disebut tidak menghadiri prosesi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat (2/10/2026). Ketidakhadiran ini menjadi sorotan tajam, mengingat Jamasan Pusaka bukan agenda biasa — prosesi ini berkaitan langsung dengan peninggalan sejarah dan tradisi yang menjadi akar berdirinya Kabupaten Indramayu.
Padahal, undangan resmi telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui surat bernomor 400.14.1.1/2994/Dikbud tertanggal 29 September 2026, ditandatangani secara elektronik oleh Pj. Sekretaris Daerah Aan Hendrajana Muljadi. Surat itu mengundang para pejabat dan pimpinan instansi hadir mengenakan pakaian adat Komboran Indramayu. Namun saat prosesi berlangsung, deretan kursi tamu kehormatan justru kosong melompong.
Salah satu keturunan Raden Aria Wiralodra, Haris Solihin, menilai ketidakhadiran para pejabat itu mencerminkan lemahnya perhatian terhadap sejarah dan akar budaya daerah.
"Dengan ketidakhadiran para pejabat di Kabupaten Indramayu dalam kegiatan ini, bagi kami cukup membuktikan bahwa masih kurang rasa memiliki dan kurang rasa menghargai sejarah yang ada di Kabupaten Indramayu."
Haris menegaskan, persoalannya bukan sekadar soal kehadiran fisik. Jamasan Pusaka adalah momentum penghormatan terhadap asal-usul Indramayu. Ia mempertanyakan makna peringatan Hari Jadi jika warisan leluhur justru diabaikan.
"Jangan sampai sejarah hanya muncul setiap Hari Jadi, tetapi ketika warisan leluhur dirawat dan dilestarikan, justru pemerintah tidak hadir."
Meski kecewa, keluarga besar keturunan Wiralodra bersama para trah dan budayawan memastikan tradisi ini tetap dijaga. Pelestarian pusaka, tegas Haris, tidak boleh bergantung pada kehadiran pejabat maupun kemeriahan seremoni.
"Kami berharap pemerintah bisa lebih menghargai dan memperhatikan sejarah serta asal-usul daerah ini. Kami siap bersama-sama mendukung pemerintah, karena sebelum pemerintahan sekarang berdiri, sudah ada sejarah dan pemerintahan yang dibangun oleh para leluhur kita."
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, maupun jajaran pimpinan DPRD dalam prosesi tersebut. Satu pertanyaan tersisa: jika pemerintah sendiri yang mengundang, mengapa yang diundang justru tak tampak menghargai sejarahnya sendiri. (Jun)
